Teror Bagi 15 Aktivis Papua Bukan Solusi

Magai: Malah Membuat Rakyat Indonesia Malu

Adanya 15 aktivis Pro Papua Merdeka yang berupaya meminta perlindungan ke HAM Internasional dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) lantaran merasa menerus mendapat teror, tak luput dari perhatian Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP dan Pengamat Politik Papua Lamadi de Lamato.

Menurut Magai, jika teror itu dilakukan aparat, maka tentu itu sesuatu yang memalukan, bukan hanya bagi TNI tapi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, katanya, solusi yang ditawarkan pelbagai pihak yakni demi keberlangsungan hidup rakyat Papua, maka hal yang mendesak dilakukan adalah dialog antara pemerintah pusat dan rakyat Papua, bukan saling jual, teror, intimidasi serta ancaman pembunuhan.

“Orang Papua adalah rakyat Indonesia, orang Papua bicara adalah dalam bentuk dialog. Bagaimana mendialogkan semua persoalan di Papua yang selama ini diabaikan negara untuk bangun rakyat Indonesia yang ada di Papua,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Beberapa waktu lalu muncul di media massa bahwa sejumlah tokoh Papua telah didaftar untuk dibunuh oleh kelompok tertentu, dia mengatakan semua itu dilakukan atas nama kebijakan negara untuk menghabiskan orang Papua adalah tindakan melanggar HAM. Pasalnya, ada kewajiban negara yang belum dilaksanakan ketika tokoh tokoh orang Papua meminta kepada pemerintah pusat untuk berdialog dan berdemokrasi.

“Tapi sebaliknya tanggapan pemerintah pusat dalam sebuah kebijakan pemerintah pusat harus dihabisi tokoh tokoh yang sedang berbicara tentang demokrasi di negara ini. Itu yang membahayakan negara karena rahasia apapun telah terbongkar di media massa,” ungkapnya.

“Nanti kita akan malu sendiri di depan Negara- negara lain di seluruh dunia karena aktivis Pro Merdeka juga warga negara Indonesia yang wajib dilindungi negara,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila penyelesaian persoalan Papua hanya dilakukan melalui teror, intimidasi, ancaman pembunuhan serta pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua adalah suatu kegagalan. Pasalnya, didalam UU Otsus yang diatur bukan pendekatan keamanan, tapi pendekatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta ekonomi kerakyatan. Hal ini adalah aturan resmi dalam kebijakan negara.

Apalagi, katanya, tindakan tindakan itu masanya sudah lewat, karena TNI terus melakukan pelanggaran HAM di atas tanah ini padahal tugas keamanan dari Polri adalah menertibkan dan menjaga keamanan serta TNI adalah melindungi rakyat terhadap rongrongan dari luar kedalam. “Itu tugasnya, tapi Papua dinilai sebagai suatu negara yang merongrong Indonesia. Itu yang bahaya,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Lamadi de Lamato, aksi teror, intimasi serta ancaman pembunuhan terhadap sejumlah aktivis Pro Merdeka tak pernah akan menyelesaikan masalah dimanapun termasuk di Papua.

“Kalau di Papua sampai hari ini masih ada teror dan itu dilakukan oleh militer yang nota bene harus memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat maka menurut saya hanya ingin memancing persoalan persoalan,”katanya terpisah.

Dia mengtakan, semua orang tahu persoalan yang terakumulasi ini sangat berbahaya sekali dan akan memicu masalah yang tak diinginkan.

“Apa yang kita tak inginkan di Papua ini kita tak inginkan NKRI lepas dari Indonesia tapi kalau teror dilakukan terus menerus kita kemudian tak bisa menghindari fakta yang tak diinginkan,” katanya.

Apakah tindakan aktivis Pro “M” makin menguat dan hal ini justu akan menciptakan instabilitas keamanan negara, menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika berkunjung ke Jayapura beberapa hari lalu telah menegaskan bahwa pendekatan keamanan di Papua bukan lagi pendekatan militer, tapi pendekatan kemanusiaan. “Kalau misalnya mereka di Papua budaya Papualah yang mereka bangun untuk melakukan pendekatan dengan mereka. Pendekatan budaya di Papua ini kan sederhana mereka diajak duduk bersama kemudian diminta apa yang menjadi keinginan mereka kenapa mereka seperti itu didengarkan. Dan kemudian aspirasinya dikonkritkan,” katanya.

Karena itu, ungkapnya, semua elemen harus membuka ruang dialog. Di dalam rumah tangga kalau tak ada dialog akan buntuh rumah tangga itu. Apalagi negera yang sudah punya persoalan, seperti Papua maka menurutnya ruang dialog itu harus dibuka seluas-luasnya kepada mereka yang ekstrim sekalipun.

Sumber;http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8842%3Ateror-bagi-15-aktivis-papua-bukan-solusi&catid=25%3Aheadline&Itemid=96