Buktar Tabuni Dianiaya Aparat di LP Abepura

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni dilaporkan dikeroyok petugas LP Abepura bersama polisi dan militer Indonesia di ruangan LP Jayapura Papua, Kamis, (26/11), pukul 19.00 Waktu Papua Barat.

Dilaporkan, Buktar kena Pukulan memar di mulut dan kepada. “Saat ini Buktar belum bisa buka mulut dan bersuara,” kata laporan itu.

Menanggapi aksi pemukulan itu, dikabarkan solidaritas rakyat Papua yang anti kekerasan melakukan aksi protes di LP Abepura Papua, Jumat (27/11). Hingga berita ini ditulis motif pemukulan belum diketahui dan rakyat Papua mengancam untuk masuk penjara rame-reme apabila negera tidak menjelaskan motif pemukulan.

Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu Buktar Tabuni secara tegas menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Agus Rianto yang melarang warga Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-48 Kemerdekaan Papua Barat Selasa, 01 Desember 2009 di Tanah Papua nanti.

Buktar mengatakan tanggal 1 Desember adalah hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, yang secara de fakto sudah sah. Karena itu KNPB akan memfasilitasi Rakyat Papua untuk menyatakan sikap atas peristiwa 1 Desenber tahun 1961, dengan berbagai cara yang terpuji dan tidak anarkis, yaitu dalam bentuk Aksi Damai Sesuai UU no 9 Tahun 1998, serta UUD No. 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak –hak sipil dan Politik pasal 19 ayat 1,2 dan 3, yang tersirat bahwa setiap orang menentukan nasib sendiri. ***

Selengkapnya...

Ketua KNPB: 1 Desember Harus Diadakan Aksi Damai

Hentikan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)

Ketua KNPB Buchtar Tabuni menyatakan tanggal 1 Desember adalah hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, yang secara de fakto sudah sah. Karena itu KNPB akan memfasilitasi Rakyat Papua untuk menyatakan sikap atas peristiwa 1 Desenber tahun 1961, dengan berbagai cara yang terpuji dan tidak anarkis, yaitu dalam bentuk Aksi Damai Sesuai UU no 9 Tahun 1998, serta UUD No. 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak –hak sipil dan Politik pasal 19 ayat 1,2 dan 3, yang tersirat bahwa setiap orang menentukan nasib sendiri.

Dia menambahkan, tanggal 1 Desember 2009 nanti pihak ILWP atau International Lowyer For West Papua dengan beberapa Profesor, serta Forum –forum International akan meluncurkan Buku PEPERA dalam bahasa Inggris di salah satu Negara di Uni Eropa.

Kata dia, tujuannya untuk membuka semua dosa yang telah dilakukan Indonesia, Belanda, AS dan PBB, karena Ribuan Rakyat Papua jadi Korban hanya karena kesalahan PEPERA yang dimaksud.

Hentikan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)
Buchtar juga meminta kepada pihak Gereja segera menghentikan acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) 1 Desember 2009, karena KNPB menilai NKRI sedang mempolitisir Gereja mengalihkan perhatian KKR. Pada prinsipnya kata Buchtar KNPB setuju KKR sebagai kegiatan kerohanian, namun diharapkan kepada pihak penyelenggara KKR tidak harus KKR diadakan 1 Desember.

Untuk itu KNPB menghimbau kepada seluruh komponen Rakyat Papua Barat bahwa penahanan dan penangkapan tidak perlu ditakuti, karena pada prinsipnya bahwa satu orang Papua ditahan sama dengan NKRI sedang memenjarakan ratusan warga Papua, maka disitulah kata Buchtar nilai Politik Rakyat Papua mulai mengklimaks.

KNPB menghimbau Rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke segera mobilisasi umum untuk agenda 1 Desember dan penahanan dan penangkapan tidak perlu ditakuti dengan menjaga ketenangan warga hingga tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan bersama. Katanya pada 1 Desember nanti KNPB akan tetap melakukan mediasi di hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu.

Selengkapnya...

IPWP untuk Papua Nugini Resmi Diluncurkan

International Parliamentarians for West Papua (IPWP) untuk perwakilan di Papua Nugini secara resmi diluncurkan di University of Papua Nugini pada 7 November 2009. Peluncuran itu didukung oleh Gubernur Nasional, Powes Parkop MP dan Wakil Gubernur Provinsi Barat, Kondra Mr Buka MP. Tujuan utama dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat adalah untuk mengadvokasi dan untuk memastikan bahwa rakyat Papua Barat melaksanakan hak-hak dasar penentuan nasib sendiri.

Acara ini dihadiri oleh Benny Wenda, pendiri Free West Papua dan pemimpin Papua Barat yang tinggal di pengasingan di Inggris. Mendukung pernyataan itu dibacakan keluar dari anggota parlemen dari seluruh dunia dan pengacara dari kelompok Pengacara Internasional untuk Papua Barat.

Selengkapnya...

Rakyat Papua Akan Gelar Dialog Publik Kontroversi Pepera 1969

Berbagai elemen akan menggelar dialog publik tentang kontroversi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 pada 26 November di Aula Museum Expo Waena – Jayapura Papua.

Kepada reporter WPToday di Jayapura, salah satu panitia, Warius Wetipo mengatakan dialog itu akan diadakan dalam rangka peluncuran buku Pepera 1969 di Inggris pada tanggal 1 Desember 2009 (hari Kemerdekaan Papua Barat).

“Kami memandang perlu adanya suatu pengkajian mendalam tentang Pepera 1969 dengan mengahadirkan berbagai pihak berkompeten dan juga pihak-pihak yang selama ini masih memperberdebatkan keabsahan Pepera 1969 dalam sebuah Forum dialog publik yang disaksikan oleh seluruh rakyat Papua, “katanya.

“Para pembicara yang akan hadir dalam dialog ini adalah Barisan Merah Putih (BMP), Wakil Pemerintah Provinsi Papua (Ramses Ohee), Gereja-geraja di Papua (Pdt. Sofyan Yoman, MA), Pelaku Pepera, Foker LSM, Pemerintah Indonesia, Akademisi, dan dari TNI/POLRI,” katanya.

Dia menjelaskan, dialog itu bertujuan mendudukan, mengakaji, dan menelusuri akar persoalan Pepera 1969 dan membahas dampak yang ditimbulkan setelah Pepera 1969 itu.

Panitia mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat di tanah Papua baik berupa dukungan moril maupun meteril. “Kami mengundang seluruh elemen rakyat Papua di tanah Papua (pelajar, mahasiswa, pemuda, masyarakat, tokoh-tokoh:Tokoh Adat, Agama, Pemuda, Perempuan) untuk dapat terlibat dalam agenda dimaksud.

Panitia mengatakan, kegiatan dialog itu didukung oleh berbagai organisasi di tanah Papua, yaitu WPNA, WPNCL, PGGP, DAP, PDP, AMP, AMPT-PI, PARJAL, FRONT PEPERA, DEMMAK, SPP dan SENAT-SENAT/ BEM SE-Tanah Papua.***
-----------------
Sumber: http://wptoday.wordpress.com
Selengkapnya...

Surat dari Kongres Amerika Serikat: SBY Buka Dialog dengan Rakyat Papua Barat

PERWAKILAN KONGRES AMERIKA SERIKAT

Washinton, DC. 20515

Tanggal, 7 November 2009

Yang Terhormat Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Istana Merdeka
di Jakarta, Indonesia

Bapak Presiden yang terhormat,
Kami mengucapkan selamat atas terpilih kembalinya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemenanganmu sebagai prsesiden merupakan suatu pencapaian diri yang sangat mengagumkan. Hal itu menunjukan adanya komitmen dan kepercayaan dari rakyat Indonesia sehingga pemilihan melalui pemerintahan yang demokrasi dapat tercapai. Sekali lagi selamat atas kemenanganmu.

Kami bersama semua pemimpin dan organisasi-organisasi di Papua Barat meminta sebuah komisi mediasi internasional untuk mengadakan sebuah dialog antara pemerintahanmu dan para pemimpin Papua Barat. Permohonan ini telah didukung oleh para pemimpin Indonesia maupun oleh para intelektual. Hal ini sesuai dengan statemen yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa “Keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator dari dunia internasional juga membantu, seperti dialog di provinsi Aceh yang telah sukses dilaksanakan”. Kami mendesak agar pemerintahanmu dapat segera menyediakan kesempatan untuk mengadakan proses dialog yang sama bagi Papua Barat.

Kami percaya bahwa suatu proses akan dibangun sebagai langkah yang sangat penting dari Indonesia dalam tahun berjalan agar akses perlindungan terhadap masyarakat asli Papua dapat di deklarasikan di PBB. Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan perlindungan bagi masyarakat pribumi termasuk masyarakat Papua Barat. Kami juga mengakui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintahanmu dalam menciptakan lingkungan dan suasana khusus dengan mengeluarkan undang-undang otonomi khusus.

Sebuah dialog nasional yang diinisiasi oleh komite mediasi internasional dapat membuktikan adanya kekuatan hukum dan membuktikan adanya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat atau orang Papua. Contohnya: peningkatan pesediayaan dan penggunaan alat-alat listrik dan air bersih, peningkatan program kesehatan untuk mencegah malaria beserta beberapa penyakit lainnya, peningkatan sistim pendidikan umum yang selama ini masih berjalan dibawah standar.

Sebuah dialog nasional juga akan menghadirkan sebuah kesempatan untuk membahas dan menyelesaikan beberapa isu-isu penting yang selama ini terjadi di Papua Barat yang telah lama dibahas oleh para anggota kongres dan komunitas internasional. Isu-isu tersebut seperti : masalah pelanggaran HAM, kondisi demografi yang menyebabkan masyarakat Papua menjadi kelompok minoritas diatas tanah leluhurnya, tidak adanya kebebasan berbicara, berpolitik dalam menciptakan perdamaian, pembatasan terhadap gerakan masyarakat Papua dan OPM didalam Negara Indonesia, penekanan terhadap jurnalis internasional dan para peneliti, serta penekanan terhadap organisasi-organisasi non pemerintah yang datang ke Papua Barat untuk berkunjung atau bekerja.

Itu adalah harapan kami yang sangat murni, sehingga kami ingin agar Anda “tuan presiden” dapat membentuk sebuah komite mediasi internasional untuk mengadakan dialog internasional untuk mempertemukan segala persepsi, pendapat, dan pikiran baik dari para pemimpinmu dan dari para pemimpin Papua Barat. Kami percaya ini adalah satu momen untuk memulai sebuah proses. Sebuah dialog nasional yang serius dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, meningkatkan komitmen Indonesia dalam berdemokrasi untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, serta meningkatkan perkembangan Negara yang baik di tingkat global.

Dengan Tulus,

Selengkapnya...

Polda Papua Larang Aksi 1 Desember

Kalau Nekat, Sekjen KNPB Akan Ditangkap
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Agus Rianto melarang warga Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-48 Kemerdekaan Papua Barat Selasa, 01 Desember 2009 di Tanah Papua.

“Kita dalam satu rumpun 1 negara. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai kita saling menimbulkan gesekan-gesekan apalagi konflik,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Agus Rianto.

“Jika saja Demus Wenda (Sekjen KNPB) nekat melakukan aksi 1 Desember, maka jelas polisi akan mengambil tindakan tegas sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Agus Rianto menanggapi rencana aksi rakyat Papua Barat.

“Kalau rakyat Papua nekat melakukan aksi, kami akan menangkap sekjen KNPB, Demus Wenda,” kata Rianto seperti dilangsir Bintang Papua.

Namun, Demus Wenda dalam sebuah koran lokal menyatakan, seluruh rakyat Papua Barat atas nama TPN/OPM telah memiliki sikap yang jelas untuk siap melakukan aksi menjelang 1 Desember. Aksi itu akan mendukung peluncuran buku 1969 yang dikarang oleh Melinda Jacky dan Benny Wenda, sebagai bagian untuk meluruskan sejarah bangsa Papua Barat.***
Selengkapnya...

KANR-PB Akan Gelar Aksi HUT ke 48 Papua Barat di Istana Negara Jakarta

“Lakukan Aksi Serentak di Seluruh Tanah Papua”

Komite Aksi Naional Rakyat Papua Barat (KANR-PB), Konsulat Indonesia akan menggelar aksi nasional di istana Negara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-48 Kemerdekaan Papua Barat Selasa, 01 Desember 2009, Pukul, 09:00 WIB.

Ketua KANR-PB, Konsulat Indonesia, John Okama Wetipo Kepada WPToday mengatakan, aksi damai dilakukan dalam bentuk Pawai Budaya Nasional Papua.

Dalam seruannya KANR-PB, Konsulat Indonesia mengatakan, kemerdekaan bangsa Papua Barat secara De vacto telah di proklamasihkan sejak 1 Desember 1961 di Ibu Kota Negara Papua Barat, Port Numbay. Proklamisi kemerdekaan ini secara serentak diumumkan bangsa Papua Barat di hadapan seluruh masayarakat Internasional guna memenuhi tuntutan penghapusan perbudakan oleh bangsa-bangsa Imperialis di bawah kekkuasan agen imperialis (Belanda) kini (Indonesia).

“Peringatan hari kemerdekaan murupakan mutlak dan wajib bagi seluruh lapisan rakyat Papua Barat di mana pun berada. Kini, kembangkitan nasionalisme harus dimunculkan kembali di hadapan seluruh rakyat Papua Barat dalam momentum 1 Desember 2009,” tulis seruan.

Ketua KANR-PB, Konsulat Indonesia mengajak kepada seluruh Papua Barat di mana pun berada untuk melakukan aksi secara serentak di seluruh dunia, khususnya Tanah Air Papua Barat.

Dia mengajak kepada seluruh pemuda dan mahsiswa yang ad di Jawa dan Bali untuk ambil bagian dalam aksi nasional dalam memperingati HUT Ke 48 Papua Barat yang akan di fokuskan di istana Negara Indonesia, Jakarta. “Seluruh coordinator wilayah segera melakukan konsolidasi menyeluruh di kota masing-masing untuk melakukan mobilisasi masa. ***


Selengkapnya...

650 Personel Prajurit Batalyon 753 Nabire Dikirim ke Perbatasan RI-PNG

Sampari (Nabire)-Dari Nabire Papua dilaporkan, sebanyak 650 personel prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) Arga Vira Tama Kabupaten Nabire, Papua dikirim ke Merauke untuk ditempatkan di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Negara tetangga Papua Nugini (PNG).

Menurut informasi, 650 prajurit Yonif 753/ AVT yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgaspamtas) itu akan ditempatkan pada 26 titik pengamanan yang berada sepanjang wilayah teritorial NKRI di Kabupaten Merauke.

"Pengamanan ini dilakukan atau diperketat karena ada laporan intelijen bahwa TPN/OPM sedang melakukan latihan perang di wilayah perbatasan dengan bantuan negara-negara luar," katanya.***



Selengkapnya...