Tambang emas Degeuwo dibuka tahun 2003 dan dikelola secara tradisional oleh warga. Konflik pendudukan lahan mulai terjadi tahun 2004, setelah masuk perusahaan swasta berskala besar.
“DAP sudah memberi peringatan berkali-kali agar penambangan itu ditutup, jika saat ini dihentikan sementara waktu, tentu itu sangat baik. Penambangan itu telah merusak lingkungan dan tidak memperhatikan keselamatan kerja,” kata Forkorus Yeboisembut, Ketua DAP, Senin(1/1)
Forkorus mengatakan, di Degeuwo juga dimasukan ratusan Pekerja Seks Komersial yang dididatangkan dari luar daerah. “Ini sangat berbahaya bagi generasi muda disana, kami prihatin para PSK itu dimasukan dalam wilayah tambang,” ujarnya.
DAP meminta agar pemerintah membuat regulasi untuk menertibkan penambangan emas di Degeuwo. “Ini penting untuk menjawab keluhan masyarakat atas tanahnya yang digunakan sebagai ladang tambang.”
Sebelumnya Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) di Jayapura meminta pemerintah Nabire menutup Degeuwo karena dapat mengancam lingkungan. ALDP menilai penambangan di Degeuwo bisa merenggut nyawa akibat dilakukan tanpa pengamanan yang memadai.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai menyatakan penambangan emas di wilayah itu tanpa sepengetahuan pemerintah. Sekretaris Komisi C DPRD Paniai, Maksimus Takimai saat meninjau Kali Degeuwo, lokasi penambangan, menyesalkan makin maraknya kegiatan penambangan emas tersebut.
“Yang disesalkan juga adalah, penambangannya itu berada di wilayah Kabupaten Paniai. Tapi kemudian dianggap masuk wilayah Nabire, ini mestinya dipersoalkan juga sebagai pencurian kekayaan alam milik kabupaten lain,” kata Takimai. (Timo Marten)
Sumber: www.tabloidjubi.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar