Numbay (SaksiMata)--Kepada SaksiMata Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda menegaskan bahwa sikap Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua sudah jelas tidak merestui Pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Ketegasan DPRP ini muncul setelah, Tim Grand Design Pemekaran dan evalusi Daerah Otonom Baru di Indonesia oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pada Jumat pekan kemarin telah resmi menyerahkan Dokumen Grand Design ke Presiden dan Komisi II DPR RI, yang turur memberikan harapan kepada tokoh-tokoh politik yang selama ini memperjuangkan pemekaran Papua Tengah.
“Pemekaran wilayah baru itu bukan hal yang urgen, sehingga untuk sementara pemekaran wilayah di Papua tidak perlu apalagi provinsi,” tegas Wonda kepada SaksiMata rabu (21/7) di kantor DPRP Papua.
“Kami sudah dibicarakan dan kami sampaikan bahwa tidak boleh dulu ada pemekaran provinsi baru di Papua, kita tata dulu kabupaten pemekaran yang sudah ada. Kan pidato Presiden yang lalu itu mengatakan bahwa daerah pemekaran belum sempurna dan itu termasuk daerah pemekaran di Papua,” kata dia.
Pemerintah pusat telah memberikan status daerah Otonomi Khusus bagi Papua yang juga dibarengi pemekaran kabupaten-kabupaten baru di Papua, sehingga yang terjadi adalah beban pembiayaan baik dari APBN maupun APBD.
Sejak UU Otsus Papua memekarkan satu provinsi dan 30 kabupaten. Ini mengerikan. Karena, berbarengan dengan itu migrasi ke Papua tidak bisa dibendung. Sekarang Orang Papua menjadi minoritas. Ini sebuah system yang berbahaya bagi masa depan orang Papua.
Menyiggung soal sikap DPRP jika Pemerintah Pusat melakukan pemekraan wilayah, Wonda dengan nada dingin bahwa mengatakan bahwa sikap DPRP tidak berubah yaitu tidak atau belum pernah mewacanakan pemekaran Provinsi baru seperti Papua Tengah, karena pemekaran bukan solusi membangun manusia Papua.
“Yang membentuk pemekaran itu kan orang-orang pensiunan yang sudah tidak lagi punya jabatan, bupati-bupati yang sudah habis dua periode, itu yang mereka buat masalah, jadi sebaiknya hentikan saja, jangan terus mengorbankan rakyat karena kepentingan jabatan dan uang,” tandas Wonda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar