Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Cristian Warinussy kepada JUBI via ponsel, Sabtu (7/5) pagi. “Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mau membuka diri untuk menerima penyelenggaraan dialog Jakarta – Papua,” tandasnya.
Menurut Warinussy, dialog itu penting karena didalamnya menyelesaikan segudang masalah di Papua secara terhormat dan bermartabat. Perkara perselisihan pendapat antara pemerintah pusat dan Papua tentang status politik sebelum dan sesudah pasca tindakan pemilihan bebas (Act of free choice) pada tahun 1969 di Papua akan tuntas.
Dia menambahkan, jika pemerintah Indonesia belum membuka ruang maka secara tidak langsung memberikan konflik terus menerus menimpa Papua. “Kalau belum ada dialog maka konflik Papua akan terus menerus menggunung,” ujarnya.
Awalnya, dialog Jakarta – Papua digagas oleh pater Neles Tebay, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur (STFT) di Abepura, Jayapura. Tebay menuangkan gagasan tersebut dalam sebuah buku bertajuk ‘Dilog Jakarta – Papua, Sebuah Perspektif Papua.’ Buku setebal 52 halaman itu mengulas panjang lebar soal point-point penting dalam dialog.
Diantaranya, pentingnya dialog konflik Papua, adanya kemauan berdialog, tidak membahas kemerdekaan dalam dialog, pemerintah mesti meyakinkan orang Papua, dibutuhkan kerangka acuan dialog, prinsip-prinsip dasar tujuan dialog : menciptakan Papua, tanah damai dan target-target dialog. (Musa Abubar)
Sumber: http://www.tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/12112-pemerintah-pusat-didesak-buka-dialog-jakarta--papua-.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar