RAKYAT PAPUA HARUS BANGUN ORGANISASI PERLAWANAN/LEMBAGA POLITIK DI LUAR NKRI!!!

GARDA PAPUA: OTONOMI KHUSUS GAGAL, HENTIKAN KOMPROMI!

Kekuatan Rakyat Papua merupakan bentuk nyata yang dapat merubah kebijakan-kebijakan Pemerintah NKRI yang tidak memihak terhadap keberlangsungan Hidup Rakyat Papua. Otonomi Khusus tidak lahir karena kebaikan Pemerintah NKRI, tetapi karena perjuangan Rakyat Papua secara menyeluruh, kita masih ingat ketika Reformasi di Indonesia terjadi tahun 1998, maka ada ruang demokrasi yang selama rezim Soeharto yang Otoriter tertutup dan mulai terbuka yang akhirnya runtuh karena ada kekuatan gerakan massa Rakyat yang Terpimpin.

Hal tersebut membuka ruang untuk terjadi konsolidasi di tanah Papua mulai dari terbentuknya Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI) kemudian ada Musyarah Besar (MUBES) dan akhirnya Kongres Rakyat Papua II, di bulan Mei tahun 2000, yang melahirkan Presidium Dewan Papua (PDP) sebagai mandat Rakyat Papua untuk memperjuangkan Aspirasi Rakyat Papua menuju Kemerdekaan. Namun, mandat itu dikompromikan sehingga lahirlah OTONOMI KHUSUS (OTSUS) Papua sebagai jalan tengah meredam aspirasi Rakyat Papua saat itu.

Dengan kekuatan rakyat, OTSUS juga pernah dikembalikan yang dimediasi oleh Dewan Adat Papua yang merupakan pilar ADAT dari PDP pada bulan Agustus 2005, namun tidak ada perubahan apa pun yang terjadi walaupun selalu dikampanyekan oleh DAP bahwa OTSUS sudah dikembalikan/dikubur tapi faktanya masih berjalan bahkan program-program seperti pemekaran, Transmigrasi, Investasi, penjualan Tanah Adat, Pengiriman Pasukan Militer, penahan para aktivis, dll masih terus terjadi dan meningkat, di sinilah terjadi pembodohan kepada Rakyat Papua bahwa OTSUS sudah dikubur.

Rakyat Papua saat ini harus kritis terhadap kompromi-kompromi yang dilakukan oleh ELIT-ELIT Papua yang selalu meredam gerakan perlawanan yang sesungguhnya, kita harus terus mengawal setiap keputusan-keputusan melalui forum-forum yang independent yang terorganisir dan memunyai mekanisme, arahan dan target kerja yang jelas. Kita tidak boleh percayakan mandat rakyat kepada ELIT-ELIT Papua yang wataknya selalu kompromi, tidak mau dikritik dan tidak memunyai strategi taktik yang jelas.

Kemerdekaan tidak datang dari lembaga-lembaga politik dan pemerintahan NKRI seperti MPR, DPR RI, DPD RI, Presiden, DPRP, Gubernur, MRP, DPRD Kota/Kabupaten, Bupati, partai-partai politik NKRI, organisasi-organisasinya NKRI, dll. Karena semua lembaga itu adalah milik NKRI, yang mengabdi kepada kepentingan NKRI.

Tapi kemerdekaan Papua datang karena rakyat Papua mau membangun alat/lembaga politik dan pemerintahanya sendiri, di luar semua alat/lembaga politik dan pemerintahan NKRI. Seperti apakah alat/lembaga politik dan pemerintahan itu? Kita bisa lihat beberapa contoh: CNRT di Timor Leste, PLO di Palestina, PAIGC di Guinea Bisau, dll . Alat/lembaga politik dan pemerintahan rakyat Papua dapat dibangun jika rakyat Papua mau mengorganisasikan perjuangan/perlawanannya.

Jadi dimulai dengan BERORGANISASI.
Bangun organisasi perjuangan/perlawanan yang dipimpin oleh orang-orangg yang disiplin, siap dikritik, mengerti mekanisme kerja, mengerti bagaimana membuat tahapan-tahapan kerja harian, dan selalu terlibat dalam aksi-aksi perlawanan rakyat sekecil apa pun, sehingga organisasi itu milik rakyat bukan milik elit-elit yang Egois dan Otoriter.

INGAT!!! HARI INI JANGAN KITA MENGULANGI KESALAHAN YANG SAMA !!!!

BERSATU UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL !!!

18 Juni 2010

Komite Pimpinan Pusat
Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda Papua)

Ketua : Nasta
Sekjend : Smadav