Rakyat Papua Tidak Akui MRP

Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Eksnas F-PEPERA PB), Selpius Bobii, menegaskan, rakyat Papua tidak mengakui keberadaan MRP sebagai sebuah lembaga representatif kultural orang Papua. Sebab selama satu periode berlalu, kehadiran MRP tidak lebih dari lembaga pelengkap kepentingan Jakarta di Tanah Papua.

“Bangsa Papua sudah menolak Otonomi Khusus, jadi untuk apa MRP yang adalah anak kandung Otonomi Khusus itu mau dibentuk lagi di Tanah Papua. Rakyat tetap menolak itu,” ujar Selpius Bobii, Sabtu (22/1).

Ditegaskan, semua pihak yang terlibat dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota MRP jilid kedua segera hentikan berbagai manufer kepentingan Jakarta di Tanah Papua. “Kami menilai, pemilihan MRP sangat kontroversial. Masyarakat Papua sudah menolak, tetapi Jakarta dan kaki tangannya di Papua tetap memaksa untuk menggenapi target politiknya. Ada apa sebenarnya? Kita harus cermati baik-baik kepentingan besar dibalik pembentukan MRP,” tandasnya.

Selpius menilai kepentingan negara dengan hadirnya MPR, tentu saja dalam rangka mengamankan kepentingan politiknya di Tanah Papua, yakni menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kepentingan itu dilaksanakan oleh semua kekuatan negara baik di tingkat pusat dan daerah. Ironisnya, sekelompok orang yang berkepentingan mengejar kekayaan dan jabatan turut memperbodoh masyarakat adat Papua.

“Tidak ada niat baik dari pemerintah. Semua ruang demokrasi dibungkam habis. Mereka sangat ketakutan jika Papua lepas dari NKRI. Karena itu, pemerintah dan kaki tangannya bermain di semua lini dengan menghalalkan segara cara untuk menipu kepada dunia bahwa Papua masih aman, tidak ada persoalan, masih bagian resmi dari Indonesia. Padahal, fakta riil justru terbalik dan negara lain sudah tidak percaya dengan kampanye politik murahan Indonesia,” ungkapnya panjang lebar.

Bagaimana jika pemilihan MRP tetap dilaksanakan? Selpius menyatakan, bangsa Papua sama sekali tidak akan pernah mengakui keberadaan MRP. Sebab, masyarakat adat Papua melalui DAP telah menolak dan mengembalikan paket Otsus kepada pemerintah Indonesia. Tanggal 18 Juni 2010, MRP bersama orang asli Papua mengantar hasil musyawarah (9-10 Juni 2010) yang disahkan oleh MRP 16 Juni 2010.

“Kalau MRP tetap dipaksakan dipilih dan dilantik, maka bangsa Papua menganggap MRP itu ilegal, karena orang-orang yang duduk di MRP bukan representasi kultural orang Papua, melainkan representasi kultural ras Melayu. Walaupun yang akan duduk adalah orang Papua berambut keriting dan berkulit hitam, tetapi mereka berwatak ras Melayu demi mengamankan kepentingan Indonesia di Tanah Papua dan untuk memperpanjang penindasan,” tegas Selpius.

Baginya, proses pemaksaan yang sedang dilakukan pemerintah dan pelacuran politik sekelompok orang untuk membentuk MRP adalah dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar ras Melayu, bukan untuk memperjuangkan ras Melanesia (etnis Papua). Lembaga itu dibentuk untuk mengamankan paket politik Otsus Papua.

Sebelumnya, Front PEPERA Papua Barat dalam sebuah jumpa pers di Honai Asrama Tunas Harapan Padang Bulan Abepura, Jayapura, Senin (17/1), menyatakan sikap tegas terhadap proses pemilihan anggota MRP periode kedua.

Demikian pula, pada Senin (10/1), melalui komunike bersama pimpinan gereja-gereja di tanah Papua menyikapi status Otsus Papua dan Majelis Rakyat Papua, yang mana di tanda tangani oleh Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay., Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman, MA., Ketua Sinode Gereja Bethel Pantekosta Papua, Pdt. Tony Infandi, S.Th, MA,. serta Pdt. Jemima Krey, S.Th, dimana ditegaskan untuk seleksi MRP jilid dua di hentikan hingga pemerintah menjawab 11 rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan rakyat Papua.

selain itu, beberepa elemen organisasi basis rakyat Papua pada Rabu (12/1), telah menyatakan menolak kehadiran MRP jilid dua, melalui perwakilannya, yakni Marthen Agapa (Parlemen Jalanan), Musye Weror (Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen Jayapura), Usama Yugoby (KRPBK), Jack Wanggai (WPNA), Pet Rumbiak (Pemuda Independent Papua), Alius Asso (Solidaritas Hukum dan Demokrasi Rakyat Papua) dan Simson Alua dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua-Indonesia (AMPTPI), termasuk Dewan Adat Papua (DAP) telah nyatakan sikap menolak hal tersebut.

Sumber: http://tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/10672-rakyat-papua-tidak-akui-mrp