Pemilihan Anggota MRP Terus Disorot

Kali ini oleh Ketua Umum Front Pepera PB Selpius Bobii yang menggelar jumpa pers di pendopo (honay) Asrama Tunas Harapan Padang Bulan Senin (17/1). Sorotan tersebut diungkapkannya dalam jumpa pers, yang intinya mendesak agar proses pemilihan anggota MRP untuk dihentikan.

Berbeda dengan para ketua Sinode yang meminta penghentian dengan alasan menunggu jawaban 11 rekomendasi MRP yang diserahkan ke DPRP, Selpius Bobii lebih menyoroti tentang Otsus yang diistilahkannya sebagai naga tua. Sedangkan MRP sebagai naga muda yang merupakan anak naga tua tersebut.

“Anak naga Otsus (MRP) ini gigi taringnya telah dicopot oleh pemerintah, maka ia tak dapat mencengkeram, menggigit dan menangkap sesuatu,” ungkapnya. Hal itu, ia menjadi bertanya-tanya kepada orang Papua yang berlomba menjadi anggota MRP, sedangkan perannya tidak ada akibat gigi taringnya telah dicopot oleh negara.

“Apakah hendak menjadi anak naga yang tidak produktif karena gigi taringnya telah dicopot? Apa yang hendak disumbangkan bagi orang asli Papua?,” ungkapnya bertanya-tanya.

Disinggung tentang proses pendaftaran yang tampaknya terus berjalan dan bahkan tampak masyarakat hingga dari kampung-kampung cukup antusias menjadi anggota MRP, Selpius Bobii menegaskan bahwa jika dipaksakan dan hingga sampai dilantiknya anggota MRP yang baru, maka itu dianggap ilegal.

“Kalau dipaksakan, kami menganggap ilegal. Anggota MRP itu tidak lagi mewakili orang asli Papua yang terdiri 273 suku se Tanah Papua,” tandasnya.

Sehingga ia yang mengaku sebagai aktifis Papua yang tidak tertipu dan tidak terbuai oleh naga tua otsus dan anak naga MRP, mengeluarkan 12 peryataan dan seruan.
Seruan tersebut diantaranya mengajak orang asli Papua untuk bersatu dan bergabung dalam barisan pejuang Papua untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai penindasan dalam segala dimensi kehidupan orang Papua yang di lancarkan oleh Negara Indonesia dan kroni-kroninya.
“Bagi orang papua yang terbuai dengan kebohongan dana otsus yang kini berusaha menggantikan anak naga yang kedua, yakni MRP periode 2011-2016 segra berhenti dari perekrutan dan pemilihan MRP,” serunya.

Selain itu juga diserukan kepada rakyat Papua untuk segera rapatkan barisan untuk melakukan demonstrasi yang akan di koordinir oleh pimpinan Gereja di Tanah Papua.
“Pemerintah segera menghentikan perekrutan dan pemilihan MRP yang di lakukan melalui Kesbang Pol di tanah Papua serta bubarkan MRP boneka Jakarta,” serunya yang disertai berbagai seruan dan pernyataan senada.

Juga tentang dialog antara Jakarta dan Papua yang menurutnya sangat diharapakan terlaksananya. “Berdialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga (Negara) yang netral untuk membicarakan pelbagai kompleksitas permasalahan di Tanah Papua agar mendapatkan sousi terbaik bagi penyelesaian sengketa atas Papua Barat,” harapnya.(aj/don/03)

Sumber: www.bintangpapua.com