Stop Tanya Indikator Kegagalan Otsus!

Selphius Bobii, Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB) mengatakan, pemerintah jangan lagi nenanyakan indikator mengenai kegagalan Otonomi Khusus di Papua (Otsus). Karena semua aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu tidak terlaksana dengan baik di Papua.

"Stop! bertanya tentang indikator kegagal Otsus" kata Selphius Bobii kepad JUBI, Kamis (3/3).

Dia menjelaskan beberapa indikator mengenai kegegagalan Otsus sudah sangat jelas, berdasarkan beberapa poin terpenting dalam amanat UU 21 itu yakni, aspke pendidikan,ekonomi, kesehatan dan infra struktur bahkan masalah hukum dan politik di Papua juga tidak menjamin hak-hak dasar Orang Asli Papua. Masalah ekomoni kita dapat melihat bahwa hingga saat ini banyak para Pedagang Asli Papua yang kondisinya masih memprihatinkan, selain itu berdasarkan hasil sensus badan pusat statistik (BPS) Papua Tahun 2011 juga telah menunjukan bahwa Papua menduduki urutan pertama dengan posisi daerah yang penduduknya masih berada dalam ekonomi rendah alias termiskin di Indonesia.

Selain itu banyak daerah-daerah yang masih terisolir akibat infra struktur yang tidak memadai, kondisi pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah pedalaman, pesisir pantai maupun di pinggiran kota juga masih sangat memprihatinkan, baik fasilitas maupun ketersediaan tenaga kerja dan kesejahteraan. Karena Otsus identik dengan dana triliunan rupiah pertahun ke Papua untuk para pejabat dan Orang Indonesia yang berada di Papua. Begitu juga dengan masalah hukum dan politik di Papua, hampir semua Orang Papua yang ingin menyatakan pendapatnya sesuai nilai-nilai demokrasi di negara ini selalu saja diteror, ditangkap, dibunuh dan diberi stigma separatis yang selalu bermuara pada pengenaan pasal makar.

Selain itu kegagalan Otsus Papua juga dapat dilihat dan dinyatakan berdasarkan pendapat serta statemen dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sendiri yang saling menyalahkan saat ini. Pemerintah pusat menyalahkan para pejabat di Papua dengan alasan tidak mampu melakukan Otsus, Sedangkan Pemerintah Provinsi Papua juga menyalahkan Pemerintah Pusat karena tidak memberikan kewenangan dan masih terus mengintervensi kinerja pejabat di Provinsi. Pemerintah lokal di provinsi juga sendiri telah mengakui jika selama ini tidak ada kinerja dan komunikasi yang baik antara sesama lembaga pemerintaan yang selama ini menjalangkan amanat Otsus itu.

Sebelumnya, DPRP telah menyatakan Otsus hanya akan dinyatakan gagal jika ada indikator yang nyata. Sementara itu Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) juga pernah menyatakan kekesalannya tentang kegagalan Otsus di Papua melalui staf ahlinya, Felix Wangai di salah satu media lokal. Bahkan pada Tanggal 28 Februari 2011 lalu, panitia khusus (Pansus) DPR RI Perwakilan Papua yang diketuai Paulus Sumina juga telah menggelar sebuah seminar di Jakarta dengan dihadiri beberapa pihak dari perwakilan Rakyat Papua dan Pemerintah Pusat dengan tema "Menyelamatkan Kegagalan Otusus Papua".

"Sehingga Otusus sudah benar gagal dan tidak bisa dipaksakan sebab akan menambah rumitnya masalah di Papua, baik secara hukum, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Segera lakukan Dialog Jakarta-Papua dengan dimediasi pihak ketiga yang netral " ujarnya. (Yarid AP).

Sumber: tabloidjubi.com