TNI Angkatan Udara akan meningkatkan status pangkalan udara Manuhua Biak menjadi tipe B sebagai upaya memperkuat keamanan wilayah udara di Papua dan Papua Barat.
Dengan peningkatan status itu, Lanud Manuhua akan dipimpin komandan berpangkat kolonel disertai penambahan jumlah prajurit, kata Panglima Komando Operasi III TNI AU Marsekal Muda TNI R Agus Munandar usai memimpin serah terima jabatan Danlanud di Biak, Selasa.
Menurut Agus, pengembangan status Lanud Manuhua sudah menjadi program TNI AU mengingat wilayah operasinya yang sangat luas, selain untuk menyesuaikan tuntutan kebutuhan masyarakat setempat.
Agus belum bisa memastikan kapan perubahan status itu ditetapkan, namun ia memastikan dalam waktu dekat dan tinggal menunggu waktu.
"Dari berbagai sarana prasarana yang dimiliki pangkalan udara Manuhua Biak telah lengkap serta melengkapi berbagai persyaratan lainnya, ya cepat atau lambat peningkatan status ini bisa terwujud tergantung kebijakan dan kebutuhan di lapangan," katanya.
Kedepan, menurutnya, TNI juga tengah merencanakan untuk melengkapi Lanud Biak dengan fasilitas pesawat tempur dengan satuan skuadron.
Satuan skuadron dibutuhkan untuk menjaga keamanan wilayah udara NKRI di daerah yang bertetangga denga Papua Neugini dan Australia.
"Dalam rencana strategis menjaga keamanan NKRI dari sabang hingga Merauke maka kedepan kehadiran satuan skuadron di wilayah Papua menjadi kebutuhan, ya ke semua ini bisa direalisasikan atau tidak tergantung dengan ketersediaan anggaran dan kebijakan prioritas program Mabes TNI AU," katanya.
Jabatan Dalanud Manuhia Biak, Selasa pagi, diserahterimakan dari Letkol (Pnb) Joko Tri Wibowo kepada penggantinya Letkol (Pnb) Joko Hadi Purwanto melalui sebuah upacara militer (FW/Ant)
Selengkapnya...
informasi yang diterima Komunitas papua dari Milling List Komunitas Papua menginformasikan bahwa : Tahanan Politik BUCHTAR TABUNI, telah dipindahkan ke sel isolasi Provost pada pukul 13.25 Waktu Papua.
Tanpa ada alasan yang jelas mengapa dia dipindahkan.
Buchtar sekarang terpisah dari Filep Karma salat satu hanan Politik lainnya. Apabila para pengunjung ingin ketemu Buchtar Tabuni, maka tidak bisa berhadapan secara langsung, hanya lewat pintu besi saja. Petugas katakan ini Perintah Reskrim.
sebelumnya Kadir Propan Sudarsono, melakukan Sidak pengeledahan dan dengan sepatu laras petugas mereka injak-injak tikar dan kasur milik tahanan hingga Kotor.
Sampai berita ini diturunkan Komunitas Papua, masih belum ada lebih lanjut. Oleh sebab itu kepada warga Papua yang peduli terhadap Pelanggaran HAM, dihimbau untuk datang ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan sendiri hal tersebut dan mengakhiri penindasan yang sedang terjadi terhadap masyarakat Papua (FW)
Ratusan warga asli Papua, Rabu (2/3) malam, dilengkapi senjata tajam parang, tombak, dan panah mengepung Markas Polres Nabire.
Warga menuntut Isak Gawe, seorang dari dua warga yang ditangkap polisi, karena diduga anggota Pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak dibawa ke Jayapura guna menjalani pemeriksaan di Mapolda Papua.
Karena menurut warga, alasan pemeriksaan warga Papua biasanya berakhir dengan penjara tanpa pengadilan. Atau munkin ada pengadilan, tapi pengadilan adalah bentuk formalitas untuk memuluskan penahan. Tidak ada pengadilan yang jurdil (jujur dan adil)
Oleh sebab itu Sambil berteriak - teriak, warga berkerumun di depan pintu masuk Mapolres Nabire.
"Warga yang berasal dari Kampung Mamberamo, mendatangi Mapolres Nabire meminta agar Isak Gawe tidak ikut serta dibawa ke Mapolda Papua," ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Wachyono kepada mediaindonesia.com, Rabu (2/3) malam.
Kabid humas mengatakan, permintaan warga itu segera direspon Kapolres Nabire. "Kapolres menemui ratusan warga guna menjelaskan bahwa Isak Gawe tidak dibawa bersama Jhon Yogi ke Mapolda Papua," tuturnya.
Warga pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. "Ada informasi yang tersebar bahwa Isak Gawe ikut dibawa ke Jayapura, karena diduga menjadi anggota OPM. Tapi, informasi itu sengaja dihembuskan agar warga satu suku Isak mengamuk," jelasnya.
Kabid humas menambahkan, kondisi keamanan di Kota Nabire saat ini masih aman terkendali.
"Warga meminta maaf kepada kapolres, karena terhasut kabar bahwa Isak Gawe dibawa ke Mapolda Papua. kapolres memastikan Isak Gawe akan menjalani proses hukum di Nabire. isak hanya dititipkan barang oleh Jhon Yogi yang ternyata berisi uang Rp80 juta dan puluhan amunisi," tambahnya.
Isak Gawe dan Jhon Yogi, Senin siang, ditangkap polisi, karena diduga terlibat organisasi separatis. Isak ditangkap polisi setiba mendarat di bandara Nabire dan sempat berusaha melarikan diri.
Sedangkan, Jhon Yogi ditangkap polisi saat hendak menjenguk Isak Gawe di Mapolres Nabire.Sampai saat ini, situasi di Nabire sudah mulai aman. (FW)
Selengkapnya...
Selphius Bobii, Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB) mengatakan, pemerintah jangan lagi nenanyakan indikator mengenai kegagalan Otonomi Khusus di Papua (Otsus). Karena semua aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu tidak terlaksana dengan baik di Papua.
"Stop! bertanya tentang indikator kegagal Otsus" kata Selphius Bobii kepad JUBI, Kamis (3/3).
Dia menjelaskan beberapa indikator mengenai kegegagalan Otsus sudah sangat jelas, berdasarkan beberapa poin terpenting dalam amanat UU 21 itu yakni, aspke pendidikan,ekonomi, kesehatan dan infra struktur bahkan masalah hukum dan politik di Papua juga tidak menjamin hak-hak dasar Orang Asli Papua. Masalah ekomoni kita dapat melihat bahwa hingga saat ini banyak para Pedagang Asli Papua yang kondisinya masih memprihatinkan, selain itu berdasarkan hasil sensus badan pusat statistik (BPS) Papua Tahun 2011 juga telah menunjukan bahwa Papua menduduki urutan pertama dengan posisi daerah yang penduduknya masih berada dalam ekonomi rendah alias termiskin di Indonesia.
Selain itu banyak daerah-daerah yang masih terisolir akibat infra struktur yang tidak memadai, kondisi pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah pedalaman, pesisir pantai maupun di pinggiran kota juga masih sangat memprihatinkan, baik fasilitas maupun ketersediaan tenaga kerja dan kesejahteraan. Karena Otsus identik dengan dana triliunan rupiah pertahun ke Papua untuk para pejabat dan Orang Indonesia yang berada di Papua. Begitu juga dengan masalah hukum dan politik di Papua, hampir semua Orang Papua yang ingin menyatakan pendapatnya sesuai nilai-nilai demokrasi di negara ini selalu saja diteror, ditangkap, dibunuh dan diberi stigma separatis yang selalu bermuara pada pengenaan pasal makar.
Selain itu kegagalan Otsus Papua juga dapat dilihat dan dinyatakan berdasarkan pendapat serta statemen dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sendiri yang saling menyalahkan saat ini. Pemerintah pusat menyalahkan para pejabat di Papua dengan alasan tidak mampu melakukan Otsus, Sedangkan Pemerintah Provinsi Papua juga menyalahkan Pemerintah Pusat karena tidak memberikan kewenangan dan masih terus mengintervensi kinerja pejabat di Provinsi. Pemerintah lokal di provinsi juga sendiri telah mengakui jika selama ini tidak ada kinerja dan komunikasi yang baik antara sesama lembaga pemerintaan yang selama ini menjalangkan amanat Otsus itu.
Sebelumnya, DPRP telah menyatakan Otsus hanya akan dinyatakan gagal jika ada indikator yang nyata. Sementara itu Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) juga pernah menyatakan kekesalannya tentang kegagalan Otsus di Papua melalui staf ahlinya, Felix Wangai di salah satu media lokal. Bahkan pada Tanggal 28 Februari 2011 lalu, panitia khusus (Pansus) DPR RI Perwakilan Papua yang diketuai Paulus Sumina juga telah menggelar sebuah seminar di Jakarta dengan dihadiri beberapa pihak dari perwakilan Rakyat Papua dan Pemerintah Pusat dengan tema "Menyelamatkan Kegagalan Otusus Papua".
"Sehingga Otusus sudah benar gagal dan tidak bisa dipaksakan sebab akan menambah rumitnya masalah di Papua, baik secara hukum, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Segera lakukan Dialog Jakarta-Papua dengan dimediasi pihak ketiga yang netral " ujarnya. (Yarid AP).
Sumber: tabloidjubi.com
Selengkapnya...
----------------------------------------------------------------------------------------
Perjuangan pembebasan nasional Papua Barat bukan perjuangan melawan orang luar Papua (Jawa, Batak, Toraja, Makassar, Ambon dan lainnya) tetapi perjuangan melawan ketidakadilan dan pengakuan akan KEMANUSIAANNYA MANUSIA PAPUA BARAT DI ATAS TANAH LELUHURNYA.Jadi, Merdeka bagi orang Papua adalah HARFA DIRI BANGSA PAPUA BARAT!
