Para pendemo meneriakan ‘Papua Merdeka’ berulang-ulang. Mereka menyerukan kepada seluruh rakyat Papua untuk jangan pernah berhenti memperjuangkan hak Papua untuk menentukan nasif sendiri atau merdeka. Kata mereka, kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat adalah hak politik.
Dikabarkan, setelah berkoordinasi dengan Pihak Polsekta Abepura yang dipimpin langsung oleh Polsekta Abepura AKP Yafet Karafir akhirnya pihak kepolisian mengijinkan para pendemo untuk melakukan aksi. Para pendemo membawa spanduk yang isinya: “Pemerintah segera tarik pasukan organik dan non organic” , “Stop militerisme di Papua”, “Negara bertanggung jawab atas seluruh korban pelanggaran HAM di Papua”.
Dari Jayapura, Papua Barat, dilaporkan, selain spanduk para pendemo juga membawa beberapa pamflet yang di antaranya tertulis: “Papua tanah damai hanyalah hayalan”, “Hentikan kekerasan terhadap tahanan Napol Tapol”, “Bebaskan tahanan Tapol dan Napol di Papua”, “Stop militerisme di Papua”, “Stop pembunuhan di luar proses hokum”, “Hentikan penambahan kodam di Tanah Papua”, “Hentikan bisnis di Tanah Papua”,”Rrakyat Papua lawan penindasan”, dan pamflet-pamflet lainnya.
Larangan dan Pengawalan Ketat
Aparat polisi Indonesia memberhentikan aski tersebut dengan alasan mengganggu lalu lintas. Namun, setelah berkoordinasi dengan aparat, kemudian diberi ruang di bawah tekanan aparat. Aksi itu berlangsung di bawah pengawalan ketat dari aparat gabungan Dalmas Mapolresta Jayapura dan Brimob sebanyak 1 kompi. Aparat juga menyiapkan 1 unit kendaraan Water Canon di tempat aksi. Dikabarkan, Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK memerintahkan untuk pasukannya untuk siap siaga.
Koordinator aksi, Usama Yogobi, meminta supaya semua tahanan politik (Tapol) dan narapidana politik (Napol) dibebaskan tanpa syarat kemudian meminta kepada aparat kepolisian mengungkap kasus penembakan Opinus Tabuni di Wamena pada perayaan Hari Pribumi Internasional.
Dikabarkan, tidak ada anggota DPR Provinsi yang menemui mereka. Tetapi, setelah masa mengancam bermalam, maka Wakil Ketua II DPRP, Komarudin Watubun, SH, MH bersama Wakil Ketua Komisi A, Ir. Weynand Watori, anggota Komisi A, Amal Saleh, Wakil Ketua Komisi B, H. Zainuddin Sawiyah, SH dan anggota Komisi E, H. Maddu Mallu, SE menemui mereka.
Massa meminta supaya DPRP bekerja untuk memperjuangkan pembebasan sejumlah tapol dan napol lewat pembentukan tim. Pihak DPRP mengatakan, apirasi tersebut tetap akan ditindaklanjuti dan akan menjadi agenda yang harus dikoordinasikan kepada Komisi A yang membidanginya bidang bersangkutan. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar