Stop ! . . Transmigrasi ke Papua

Sebagai lanjutan dari seminar oleh Forum Mahasiswa Peduli Masyarakat Pegunungan Tengah (FMPMPT) Papua yang diketuai oleh Yustinus Asok di STT GKI Padang Bulan Hari Kamis (22/4) lalu, Senin (26/4) kemarin ratusan mahasiswa dengan dipimpin Yustinus Asok menggelar aksi demo.

Dengan titik kumpul di depan Ruko depan Kantor Pos Abepura, Ratusan Mahasiswa yang pada umumnya adalah asal Pegunungan Tengah Papua mengawali dengan menggelar tiga spanduk dan orasi-orasi penolakan program transmigrasi era Otonomi Khusus.

Yustinus Asok saat ditemui sesaat sebelum berangkat dengan menggunakan satu unit Jeep dan tuju truk untuk mengangkut massa ke kantor Gubernur Provinsi Papua mengatakan, demo tersebut lanjutan dari hasil seminar yang digelarnya. ‘’Demo ini lanjutan seminar yang kami selenggarakan kemarin di STT GKI Padang Bulan,’’ ungkapnya.

Sedangkan massa demo yang ikut, menurut Yustinus Asso adalah seluruh mahasiswa Papua dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kota Jayapura. Tiga spanduk yang diusung antara lain berbunyi ‘Negara NKRI dan otonomi Khusus gagal menyelamatkan manusia Papua’, dan dua spanduk bertuliskan sama yakni ‘segera hentikan rencana transmigrasi di tanah Papua Tahun 2010’.

Setelah sekitar setengah jam menggelar spanduk dan orasi penolakan program transmigrasi, massa langsung menuju kantor Gubernur Papua untuk menyampaikan aspirasinya ke Gubernur terkait dengan hasil seminar yang digelar di STT GKI padang Bulan.

Massa tiba kantor gubernur sekitar pukul 13.00 WP dengan menumpangi lima buah truk. Sambil berlari-lari mengelilingi lapangan upacara Kantor Gubernur dan meneriakan suara-suara perang khas masyarakat Pegunungan Papua.

Dalam orasi yang berlangsung sekitar tiga jam lebih itu, massa mendesak agar Gubernur Suebu menjelaskan arah dan kebijakan pembukaan kembali program tranmigrasi ke Papua dan akan ditempatkan di sejumlah wilayah di Pegunungan Tengah Papua.

“Kami menolak trasmigrasi ke Papua, dan kami minta Gubernur untuk memberikan keterangan kepada kami apa tujuan dari prigram itu,” tegas Osama Yogobi dalam orasinya.

Setelah melakukan orasi, massa akhirnya diterima Asisten I Bidang Pemerintahan setda provinsi Papua Drs. Elieser Renmaur didampingi Kepala Dinas Pencatatatan Sipil dan Pemukiman Provinsi Papua Ir Marthen Tangaran, kepada para pendemo mengatakan bahwa Gubernur Suebu saat ini tidak berada di tempat.

“Pak Gubernur tidak ada ditempat, bila ingin bertemu gubernur tunggu setelah pelantikan Bupati Nabire tanggal 4 Mei nanti,” terang Renmaur. Mendengar penjelasan tersebut, massa yang sudah terbawa emosi seakan tidak percaya, beberapa kelompok massa bahkan mengancam untuk melakukan pengecekan langsung ke ruang kerja Gubernur, bahkan beberapa pot bunga yang berada di halaman kantor gubernur menjadi sasaran kemarahan massa. “Kami ingin gubernur untuk menjelaskan pada kami, hari ini juga,” teriak salah satu orator lewat megaphone yang disambut dengan teriakan-teriakan masa.

Kenekatan pendemo dapat dicegah, setelah Kadis Pemukiman dan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Marthen Tangaran, memberikan penjelasan langsung kepada masa. “saya terus terang tidak tahu menahu soal program itu, dan untuk diketahui bahwa program transmigrasi ke Papua sudah ditutup sejak tahun 2002, tidak ada lagi transmigrasi ke Papua,” jelas Tangaran melanjutkan keterangan Renmaur.

Walaupun ancaman untuk menggelar aksi hingga malam itu tidak berlanjut, namun massa yang secara berangsur-angsur membubarkan diri itu berjanji akan kembali melakukan aksi nekatnya di kantor Gubernur, bila Gubernur tidak secara resmi memberikan keterangan soal program transmigrasi tersebut.

Sekedar diketahui, Informasi penghidupan kembali Program transmigrasi ini dihembuskan oleh DPR Papua beberapa pekan lalu melalui beberapa anggotanya, yang menyebutkan bahwa Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH telah melakukan penandatanhan MoU Program Transigrasi 2010 ke sejumlah wilayah di pegunungan tengah Papua. (cr-10/hen)

--------------------------------
Sumber: Bintangpapua.com

Baca juga:
1. http://nasional.vivanews.com/news/read/128406-5_juta_ha_lahan_transmigrasi_di_papua_barat
2. http://nasional.vivanews.com/news/read/114363-31_gubernur_dan_41_bupati_dukung_transmigrasi
3. http://nasional.vivanews.com/news/read/112229-pemerintah_targetkan_transmigran_naik_100__




Selengkapnya...

Pasca Intruksi Presiden, Aktivitas Milisi Meningkat di Papua Barat

Pesca intruksi Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait membasmian gerilyawan di Papua Barat, situasi keamanan di tanah Papua berubah. Perubahan situasi ini terkait perampingan organisasi-organisasai milisi yang telah lama ada dan perekrutan anggota baru. Juga, aktivitas TNI AD, TNI AU, TNI AL, Polri, serta Intelijen meningkat.

Organisasi milisi yang dibentuk di Papua Barat tidak hanya Barisan Merah Putih (BMP—ketua Ramses Ohee) yang telah lama ada tetapi sekarang diperbanyak lagi dengan nama organisasi yang berbeda. Pembentukan dilakukan di kabupaten-kabupaten baru di seluruh tanah Papua setelah SBY selaku kepala perang mengintruksikan hal itu. Hingga saat ada 4 organisasi milisi di Papua Barat yang namanya berbeda, termasuk BMP, yang memunyai tujuan yang sama, yaitu mendukung integrasi Papua ke Indonesia.

Jumlah kabupaten di tanah Papua saat ini adalah 38. Setiap kabupaten ada 4 organisasi milisi yang berbeda yang difasilitasi oleh Negara untuk melawan orang Papua yang menuntut hak-hak politik. Anggota yang direkrut dalam organisasi-organisasi itu diberi tawaran mobil, rumah, motor, uang dan lainnya. Perekrutan dilakukan mulai dari kampung hingga kota. Anggotanya mulai dari anak-anak sekolah, anak terminal, pegawai, pejabat pemerintah dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Intruksi presiden SBY itu disampaikan kepada TNI (AD, AU, AL) dan Polri serta Intelijen untuk antara lain memerangi seluruh isu yang berkembang di NKRI akhir-akhir ini dan membasmi gerilyawan di Papua. Presiden juga meminta untuk pembentukan milisi untuk di Papua Barat untuk mendukung integrasi Papua ke Indonesia.

Aktivis Papua Barat dari Numbay melaporkan, situasi rakyat Papua Barat saat ini sangat ketakutan. “Kami perlu sampaikan kepada masyarakat Internasional dan Pemerintah dengan Lembaga LSM (Human Rights Watch dan Amnesty Internasional) bahwa di Papua situasi sangat memprihatinkan. Situasi ini terjadi akibat dari kelompok milisi yang dibangun oleh Burhanuddin Siagian sejak lama,” katanya.
Dia mengatakan, pemuda asli Papua saat ini dilengkapi pistol dan uang rokok secukupnya untuk mengejar dan memata-matai aktivis pro rakyat di Papua Barat. Dia (Burhanuddin Siagian) juga sedang melakukan pendekatan dengan para pendatang (transmigran) yang telah lama menetap di sana.

“Seluruh pemerhati dan pecinta HAM dan demokrasi untuk turut melakukan upaya-upaya kemanusiaan, guna melindungi rakyat asli Papua di seluruh pelosok tanah Papua Barat. Karena upaya-upaya penciptaan konflik horisontal oleh antara rakyat Papua dan milisi bentukan RI terus diupayakan oleh intelijen,” kata aktivias Komite Nasional Papua Barat dari Biak. ***


Selengkapnya...