Dukung IPWP, Ribuan Warga Papua Berbagai Kota Berunjuk Rasa

“Warga Papua Timika, Minta Refrendum Ulang”

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni, dalam siaran persnya mengimbau seluruh rakyat Papua mendukung upaya internasional ini.

Saksi Mata (Papua Barat)--Rakyat Papua Barat di berbagai kota berunjuk rasa mendukung pendaftaran International Parlementarian for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP) yang kini berlangsung di Brussel Belgia. Unjuk rasa dilakukan serentak dibebagai kota di Papua Barat (Timika, Manokwari, Numbay/Jayapura dan kota-kota), Rabu siang (27/1).

Unjuk rasa ini fasilitasi dan di bawah koordinasi Komite Nasional Bangsa Papua Barat (KNPB) pusat di Numbay Papua Barat. Masyarakat umum melakukan aksi long march dari jalan Pahlawan Sanggeng Distrik Manokwari Barat. Sedangkan mahasiswa melakukan long march dari kampus UNIPA Amban di Distrik Manokwari Selatan.

Keinginan pengunjuk rasa untuk bertemu di perempatan Makalo tidak terlaksana karena dihalau oleh blokade aparat Dalmas dari Polrs Manokwari. Mereka dilarang berunjuk rasa di dalam kota untuk menghindari kericuhan. Sempat terjadi adu mulut, namun masa pengunjuk rasa akhirnya menggelar aksinya di Jalan Percetakan Sanggeng.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa dengan tegas menolak diadakannya dialog Jakarta-Papua dan mendukung penyelesaian masalah ini di lembaga internasional. Mereka mengatakan pelaksanaan otonomi khusus di Papua telah gagal. Menolak juga menolak sebutan separatis kepada kelompok tertentu di Papua.

Aksi serupa di Numbay dilakukan di Makam Almarhum Theis Eluay di Sentani dengan pengawalan ketat oleh aparat polisi Indonesia.

Dalam arak-arakan itu, pengunjuk rasa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan Bangsa Papua Barat Mendukung Penuh Peluncuran dan pendafttaran IPWP dan Buku Pepera 1969 di Tanah Papua.

Werius Wetipo salah satu demonstran mengatakan, unjuk rasa ini hanya untuk memperingati peluncuran IPWP sekaligus doa bersama di Makam Almarhum Theis.

"Kami hanya melakukan doa bersama untuk memberikan dukungan terhadap pendaftaran IPWP dan Peluncuran Buku Pepera di Tanah Papua," ujarnya.

“Warga Papua Timika, Minta Refrendum Ulang”


Sementara, seribu lebih warga Papua Barat di Timika menuntut dilakukan referendum ulang untuk menentukan status politik Papua Barat.

Salah satu wakil mahasiswa, Rabu siang, mengatakan bangsa Papua Barat menuntut referendum untuk menentukan status politik Papua di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika. “Kami rakyat Papua mempertanyakan status politik bangsa Papua Barat,” katanya.

Peserta aksi lainnya, mengatakan tindak kekerasan terhadap orang Papua terjadi sejak 1960-an hingga saat ini. “Orang Papua yang sekarang berdiri tinggal sisa-sisa yang masih hidup. Yang lainnya sudah habis ditembaki. Walaupun Kelly sudah ditembak, sekarang ada seribu Kelly lainnya,” kata salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Peserta aksi lainnya, Damaris Onawame, mengatakan orang Papua sudah saatnya bersatu dan tidak terpecah-pecah dalam suku. “Sudah saatnya seluruh orang Papua bersatu, tidak dalam suku-suku lagi untuk menuju Papua Merdeka,” kata Damaris.

Sebelumnya, massa melakukan aksi jalan kaki keliling kota dan menyampaikan dukungan atas pendaftaran International Parliamentarian for West Papua dan International Lawyers for West Papua di Brussel, Belgia.

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni, dalam siaran persnya mengimbau seluruh rakyat Papua mendukung upaya internasional ini. Salah satu tokoh Komite, Mario Pekey, di hadapan anggota dewan dan massa menyatakan bahwa penentuan jajak pendapat tentang Papua harus dilakukan lagi.

“Pada saat ini juga di Belgia mereka mendaftarkan pakar hukum internasional untuk berbicara status politik Papua Barat agar penentuan nasib pada 1969 adalah cacat hukum dan meminta PBB melakukan referendum ulang,” kata Mario.***